Mojokerto, Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima kunjungan Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka kegiatan pengumpulan produk hukum daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 12 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur perihal Permintaan Produk Hukum Daerah. Melalui kegiatan tersebut, Tim UJDIH BPK melakukan pengumpulan dan inventarisasi produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang diterbitkan pada Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

Pengumpulan produk hukum daerah ini bertujuan untuk melakukan pembaruan (updating) database peraturan pada website BPK RI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan hubungan kerja antar unit kerja hukum di lingkungan pemerintah daerah dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan dokumen dan data produk hukum daerah yang diperlukan. Melalui kegiatan ini diharapkan ketersediaan dan keterbaruan informasi hukum daerah dapat semakin optimal, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum daerah. Kerja sama yang baik ini diharapkan dapat terus terjalin guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

Bagian Hukum

Kabupaten Mojokerto

Bagian Hukum

Alamat

Kontak

Sosial Media